UMSU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa lewat Bantuan Alat Produksi Abon dan Cookies
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
PEMATANGSIANTAR — Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang dianggap melecehkan martabat atlet lokal.
Dugaan pernyataan tersebut mengemuka setelah Ronald Siahaan, atlet Mixed Martial Arts (MMA) asal Siantar, mengungkapkan bahwa Wali Kota Wesly sempat menyarankan atlet muda berhenti berkarier dan bekerja sebagai pegawai rumah tangga.
"Berhenti aja jadi atlet, kerja di rumah saya, karena atlet tidak ada duitnya," ujar Ronald menirukan ucapan Wesly dalam orasinya usai laga kemenangan di atas ring.
Ronald menyatakan kekecewaannya atas sikap kepala daerah yang dinilainya tak menghargai perjuangan dan pengorbanan para atlet daerah.
Pernyataan ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya dari Fawer Sihite yang menilai bahwa jika ucapan tersebut benar adanya, maka hal itu melanggar etika publik dan berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap regulasi keolahragaan nasional.
"Seorang kepala daerah tidak bisa bicara sembarangan. Ada aturan, ada kewajiban hukum," tegas Fawer, Senin (16/06).
Fawer mengacu pada sejumlah regulasi, seperti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2022, Permenpora Nomor 10 Tahun 2022, serta PP Nomor 46 Tahun 2024 yang secara eksplisit menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
"Jika benar pernyataan Wesly diucapkan, maka ia telah gagal melaksanakan amanah undang-undang. Itu bisa menjadi dasar pemakzulan," tambah Fawer.
Lebih jauh, ILAJ mendesak agar Wesly Silalahi menyampaikan klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka kepada publik, khususnya kepada insan olahraga di Siantar.
Ia juga menyerukan agar DPRD Kota Pematangsiantar segera memanggil Wali Kota dan menindaklanjuti polemik yang telah menyulut kemarahan masyarakat luas.
"Siantar butuh pemimpin yang tahu arah dan tanggung jawab. Jangan permalukan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah hanya karena ketidakpahaman terhadap mandat jabatan publik," pungkas Fawer.
Sementara itu, Wesly Silalahi membantah tudingan tersebut, dan bahkan menantang Ronald untuk bertemu secara langsung guna menyelesaikan polemik ini.
Kasus ini masih menjadi sorotan publik, terlebih mengingat peran vital pemerintah daerah dalam mendukung lahirnya atlet berprestasi yang membawa nama harum daerah di kancah nasional maupun internasional.*
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL
BATU BARA Warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi pasokan listrik yang dinilai semakin m
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan di Mapolda Aceh,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara Poppy Marulita Hutagalung dimutasi dari jabatannya menjadi kepala bidang. Poppy ki
PEMERINTAHAN