Anak Buronan Mohammad Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara, Ungkit Pesan Prabowo
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE.COM– Setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad di Suriah, sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman, Austria, dan Belgia, mulai mengevaluasi kembali status migran Suriah di wilayah mereka. Perubahan politik besar di Damaskus ini telah memicu beberapa langkah kebijakan baru, dengan beberapa negara Eropa bahkan membekukan permohonan suaka dan merencanakan deportasi terhadap migran Suriah.
Laporan dari Politico menyebutkan bahwa lebih dari 4,5 juta warga Suriah telah melarikan diri ke Eropa sejak pecahnya perang saudara di Suriah pada 2011. Banyak dari mereka mencari suaka di negara-negara Eropa yang menjadi tujuan utama para pengungsi. Namun, dengan situasi politik yang kini berubah setelah penggulingan Bashar al-Assad oleh kelompok bersenjata, negara-negara tersebut kini mulai mengambil langkah-langkah yang lebih ketat terhadap status mereka.Kantor Federal Jerman untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) mengumumkan bahwa mereka akan membekukan lebih dari 47.000 permohonan suaka dari warga negara Suriah. Jerman, yang merupakan negara dengan jumlah pengungsi Suriah terbesar di Eropa, mengalami lonjakan pencari suaka dari Suriah sejak 2015, dan tahun ini Suriah kembali menjadi negara asal utama pencari suaka di Jerman.Namun, beberapa politisi dari partai CDU yang berhaluan tengah-kanan mendukung pemulangan sebagian besar dari 800.000 warga Suriah yang saat ini tinggal di Jerman. Beberapa menganggap bahwa dengan pergeseran kekuasaan di Suriah, kondisi di negara tersebut bisa dianggap lebih stabil, yang mendorong kebijakan pemulangan pengungsi.
Di Austria, Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner mengungkapkan bahwa pemerintahnya juga sedang mempersiapkan program pemulangan dan deportasi warga Suriah, meskipun tidak dijelaskan secara rinci tentang status migrasi mana yang akan terpengaruh. Sekitar 100.000 warga Suriah saat ini tinggal di Austria, dan langkah-langkah deportasi ini diharapkan bisa segera diterapkan menyusul perubahan situasi di Suriah.Selain Jerman dan Austria, beberapa negara Eropa lainnya, termasuk Belgia, Prancis, dan Yunani, juga telah menghentikan sementara permohonan suaka bagi warga Suriah. Hal ini mencerminkan perubahan kebijakan terkait migrasi yang muncul sebagai akibat dari situasi politik yang tidak menentu di Suriah pasca-penggulingan Assad. Negara-negara ini merasa bahwa kondisi di Suriah sudah cukup stabil untuk memungkinkan pengungsi kembali ke tanah air mereka. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menangkap seorang petani asal Aceh Tengah berinisial AW (58) yang diduga membawa 50 kil
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan sosial dan penanganan
PEMERINTAHAN