JAKARTA - Polemik panjang soal batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemui titik terang. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memutuskan bahwa empat pulau yang selama ini disengketakan sah menjadi wilayah Provinsi Aceh.
Keputusan tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025). Keempat pulau yang dimaksud adalah:
Pulau Mangkir Gadang
Baca Juga:
Pulau Mangkir Ketek
Pulau Lipan
Baca Juga:
Pulau Panjang
Mualem: Ini Hari Sejarah untuk Rakyat Aceh
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menyambut keputusan ini dengan penuh syukur. Ia menyebut bahwa keputusan Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Aceh.
"Hari ini mengukir suatu sejarah, walaupun kecil, tapi ini menjadi bagian dari sejarah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara," kata Mualem.
"Pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Mendagri Tito, Mensesneg Pak Pras, Wakil Ketua DPR Pak Dasco, dan juga Gubernur Sumatera Utara yang turut hadir dalam penyelesaian ini," lanjutnya.
Dari Polemik ke Solusi Damai
Sebelumnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 menyatakan bahwa empat pulau itu masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun, keputusan tersebut memicu penolakan dan perdebatan, terutama dari masyarakat dan mahasiswa di Aceh, yang mengacu pada:
Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Aceh dan Sumut.
Nota Kesepahaman Helsinki 2005, yang memberikan kekhususan pada wilayah Aceh, termasuk wilayah perairannya.
Presiden Prabowo akhirnya mengambil langkah tegas dan strategis untuk menyudahi polemik, guna menjaga kejelasan hukum dan stabilitas antardaerah.
Pesan Damai: Jaga Persatuan dan NKRI
Mualem juga berharap agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI.
"Yang penting, pulau-pulau ini tetap dalam wilayah NKRI. Itu mimpi kita bersama. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan. Aman, damai, dan rukun antara Aceh dan Sumatera Utara," ujarnya.
Penutup: Simbol Kepastian dan Keadilan Wilayah
Keputusan ini tidak hanya menjadi penyelesaian administratif, tetapi juga simbol keadilan wilayah, penegasan atas otonomi khusus Aceh, serta komitmen Presiden Prabowo menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan daerah.*
(oz/j006)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
