4 Pulau Resmi Masuk Aceh, Gubernur Mualem: Sejarah Ini Milik Kita Semua

Sebelumnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 menyatakan bahwa empat pulau itu masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun, keputusan tersebut memicu penolakan dan perdebatan, terutama dari masyarakat dan mahasiswa di Aceh, yang mengacu pada:

Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Aceh dan Sumut.

Nota Kesepahaman Helsinki 2005, yang memberikan kekhususan pada wilayah Aceh, termasuk wilayah perairannya.

Presiden Prabowo akhirnya mengambil langkah tegas dan strategis untuk menyudahi polemik, guna menjaga kejelasan hukum dan stabilitas antardaerah.

Pesan Damai: Jaga Persatuan dan NKRI

Mualem juga berharap agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI.

"Yang penting, pulau-pulau ini tetap dalam wilayah NKRI. Itu mimpi kita bersama. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan. Aman, damai, dan rukun antara Aceh dan Sumatera Utara," ujarnya.

Penutup: Simbol Kepastian dan Keadilan Wilayah

Keputusan ini tidak hanya menjadi penyelesaian administratif, tetapi juga simbol keadilan wilayah, penegasan atas otonomi khusus Aceh, serta komitmen Presiden Prabowo menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan daerah.*

(oz/j006)