TAPSEL -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 72 buruh PT Sinar Avonaska Emas (PT SAE) di Sipirok, Tapanuli Selatan, menuai kecaman keras dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Rahman Sakamoto, S.Pd, pengurus DPC Forum Membangun Desa (FORMADES) Tapsel, yang menyebut tindakan perusahaan sebagai bentuk perusakan demokrasi di dunia kerja.
Rahman menilai PHK ini mengindikasikan adanya represifitas terhadap hak-hak buruh, meskipun manajemen PT SAE membantah tindakan PHK tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar buruh yang terkena sanksi adalah karyawan PT SAE di Tapsel.
Baca Juga:
"Sulit untuk tidak melihat adanya korelasi langsung antara buruh dan keluarnya puluhan surat PHK. Meski perusahaan berdalih telah mengikuti prosedur peringatan bertingkat (SP1 sampai SP3), hal ini tidak membenarkan tindakan pemecatan," ujar Rahman.
Menurutnya, hak pekerja dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika buruh dibalas dengan surat peringatan dan PHK secara masif, hal ini bukanlah penegakan disiplin, melainkan diduga praktik union busting gaya baru.
Baca Juga:
Atas kejadian ini, FORMADES Tapsel mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapsel dan Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan oleh PT SAE.
Selain itu, Rahman juga meminta DPRD Tapsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka melalui Komisi C untuk menyerap aspirasi buruh.
"Perusahaan dibangun oleh kerja kolektif rakyatnya. Jika buruh dibungkam melalui sanksi dan intimidasi, maka demokrasi kerja sedang dirusak secara sistemik," tegas Rahman.
FORMADES juga mendorong pembentukan Tim Independen Pengawas Hubungan Industrial di kawasan sebagai upaya pencegahan praktik pelanggaran hak buruh ke depan.
"Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pengawasan hubungan kerja kepada perusahaan. Harus ada kontrol dari masyarakat sipil, akademisi, serikat buruh, dan pemerintah secara kolektif," tambahnya.
Rahman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi kerja bukan hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga hak buruh untuk menyuarakan aspirasi tanpa takut kehilangan pekerjaan.
"Buruh bukan komponen produksi yang bisa diganti seenaknya. Mereka punya suara, hak, dan martabat. Demokrasi kerja yang sehat adalah prasyarat bagi industri yang berkelanjutan," pungkasnya.*
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 202
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di
Hukum dan Kriminal
KUANTAN SINGINGI Menyambut gelaran Pacu Jalur tahun 2025, panitia pelaksana telah menyiapkan kuota khusus untuk penonton berbayar dari l
Pariwisata
ACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan baku karet di d
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan so
Ekonomi
JAKARTA Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hari ini menjalani pemeriksaan tes DNA di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/
Entertainment
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal tanker MT Federal II
Hukum dan Kriminal
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan menjatuhkan vonis terhadap dua anggota TNI dari Kodim 0204/Deliserdang, yakni Serka Da
Hukum dan Kriminal
BELAWAN Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan jajaran kepolisian. Kali ini, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menggaga
Hukum dan Kriminal
BELAWAN Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Pelabuhan Belawan menggelar dua kegiatan pent
Nasional
