JAKARTA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggegerkan publik dengan menyita uang tunai senilai Rp11,8 triliun dalam pengembangan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang melibatkan Wilmar Group.
Uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi korporasi sawit yang terungkap dalam penyidikan dan penuntutan Kejagung. Sebagian dari uang sitaan, yakni senilai Rp2 triliun, secara simbolis dipamerkan di hadapan media dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
"Karena keterbatasan tempat dan alasan keamanan, kami tampilkan Rp2 triliun sebagai representasi dari total Rp11,8 triliun yang telah disita," jelas Direktur Penuntutan Kejagung, Sutikno.
Baca Juga:
Sutikno menjelaskan bahwa uang sitaan ini masih dalam tahap proses hukum, dan akan digunakan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) saat kasus telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Baca Juga:
"Ini murni kasus pidana korupsi. Uang ini akan diarahkan berdasarkan amar putusan pengadilan, bukan untuk kegiatan lain seperti Satgas PKH," ungkapnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut bahwa ini adalah penyitaan uang terbesar dalam sejarah penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.
"Ini mencerminkan adanya celah tata kelola industri sawit yang lemah dan perlu dibenahi. Pengembalian kerugian negara ini menjadi bukti nyata adanya praktik korupsi sistemik," tegas Harli.
Delapan Tersangka Rekayasa Vonis Bebas Terungkap
Tak hanya penyitaan uang, Kejagung juga menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas kepada tiga korporasi terdakwa ekspor CPO. Para tersangka berasal dari unsur hakim, advokat, hingga pejabat pengadilan.
Berikut daftar lengkap delapan tersangka:
Muhammad Arif Nuryanta – Ketua PN Jakarta Selatan
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
