Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh, Haji Uma: Jangan Sampai Pulau Ini Kosong!

JAKARTA– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sebagai wilayah administrasi Provinsi Aceh.

Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (17/6).

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri serta dokumen dan data pendukung, Presiden memutuskan bahwa keempat pulau tersebut, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, masuk dalam wilayah administratif Aceh," ujar Prasetyo.

Empat pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil itu sempat menjadi sengketa berkepanjangan antara dua provinsi bertetangga.

Keputusan presiden tersebut menandai akhir dari polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menanggapi keputusan tersebut, Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberpihakannya terhadap keadilan historis dan sosial.

"Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini. Ini adalah kemenangan sejarah," kata Haji Uma, Rabu (18/6).

Ia menambahkan bahwa pemerintah Aceh kini harus hadir secara nyata di pulau-pulau tersebut, membangun, dan mengelola dengan baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Jangan sampai pulau-pulau ini kosong. Harus ada pembangunan, aktivitas nyata, dan pengelolaan serius," tegasnya.

Lebih lanjut, Haji Uma juga mengingatkan bahwa keputusan terkait batas wilayah dan identitas lokal tidak boleh hanya berlandaskan hukum administratif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan sejarah masyarakat setempat.