KKP Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Penyediaan Protein Laut dan Perikanan di Desa-desa

JAKARTA -Program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijadwalkan mulai dijalankan pada Januari 2025, akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyuplai kebutuhan protein melalui komoditas kelautan dan perikanan. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengoptimalkan potensi desa dalam bidang kelautan dan perikanan.

“Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu,” ujar Trenggono dalam wawancara dengan detikcom pada Senin (9/12/2024).

Menurut Trenggono, hasil kelautan dan perikanan yang diperoleh dari desa-desa ini akan disalurkan kepada unit dapur yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) di berbagai daerah. BGN berencana menyiapkan sekitar 30 ribu unit dapur di seluruh Indonesia untuk mendukung program MBG, dengan setiap dapur dapat melayani hingga 3.000 siswa.

Dengan alokasi dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG, Trenggono melihat bahwa program ini berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. “Satu desa katakan ada 3.000 siswa di situ, ada 30.000 desa. Itu ekonominya kebayang, ‘kan?” tambah Trenggono.

KKP juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan untuk dikembangkan lebih masif. Rencananya, kawasan ini akan dikelola oleh korporasi besar, sehingga komoditas yang dihasilkan dapat diproses menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah tinggi. Trenggono berharap hal ini dapat meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang saat ini baru mencapai 5 juta ton, jauh tertinggal dari Vietnam yang mencapai 25 juta ton.

“Dengan pengelolaan yang baik oleh korporasi, produk-produk tersebut bisa diolah menjadi bakso ikan, fishball, dan produk olahan lainnya yang bisa diterima masyarakat, serta mengandung protein yang tinggi,” ujar Trenggono.

Selain itu, Trenggono menyebutkan lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas KKP, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 juta hektar, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, mendorong budidaya perikanan yang berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Trenggono berharap Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

(N/014)