Puan Maharani Soroti Krisis Pulau Enggano: Negara Jangan Tinggalkan Rakyatnya

BENGKULU – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kondisi memprihatinkan yang tengah dihadapi masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu.

Akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sejak Maret 2025, aktivitas kapal laut terganggu dan membuat pulau tersebut terisolasi.

Puan menyebut situasi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi krisis kemanusiaan.

"Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga di salah satu pulau terdepan Indonesia tersebut," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6/2025).

Akibat pendangkalan tersebut, kapal layanan laut tidak bisa bersandar di dermaga.

Penumpang bahkan terpaksa diturunkan di tengah laut, sehingga distribusi logistik, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga pun terhenti.

Sedikitnya 4.000 warga Pulau Enggano kini hidup dalam keterbatasan.

Stok pangan menipis, hasil bumi tidak dapat dikirim ke luar pulau, dan akses layanan medis hampir lumpuh total.

"Negara seolah melakukan pembiaran tanpa menghadirkan solusi konkret," kata Puan.

Menurutnya, konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk hadir dan melindungi seluruh rakyat, termasuk di pulau-pulau terluar dan terpencil seperti Pulau Enggano.

Ketidakhadiran pemerintah dalam kondisi darurat seperti ini, lanjut Puan, tidak dapat dibenarkan.

Puan mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan langkah-langkah taktis, termasuk mengirimkan kapal logistik dan penumpang secara rutin ke Pulau Enggano.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur yang responsif terhadap potensi krisis.

"Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya, termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan," tegas Puan.

Ia menambahkan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan memastikan agar kebijakan negara berpihak pada seluruh rakyat, tak terkecuali mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia," tutupnya.*

(kp/a008)