JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, hingga saat ini, identitas tersangka masih dirahasiakan karena penyidik masih terus mendalami kasus tersebut.
"Sudah ada tersangka," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (23/6/2025).
KPK pun kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam perkara ini:
Baca Juga:
Cucu Riwayati, pejabat pengadaan barang/jasa pengiriman dan penggandaan di Setjen MPR periode 2020–2021.
Fahmi Idris, anggota Pokja-UKPBJ pada Setjen MPR tahun 2020.
Baca Juga:
Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR, demikian diungkap Budi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, menegaskan bahwa pimpinan MPR periode 2019–2024 dan 2024–2030 sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang saat ini tengah berjalan. Menurutnya, seluruh urusan administratif dan teknis pengadaan adalah tanggung jawab Sekjen MPR pada masa tersebut.
"Kasus ini merupakan perkara lama terkait administrasi sekretariat jenderal masa 2019–2021. Tidak melibatkan pimpinan MPR," tegas Siti.
Siti juga menyatakan bahwa MPR menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke KPK sesuai prosedur Undang‑Undang yang berlaku.*
(bs/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
