Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan segera mengisi sejumlah posisi duta besar (dubes) luar negeri yang masih kosong, termasuk kursi strategis seperti Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Jerman, dan perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, usai menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (24/6/2025).
"Termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan," ujar Juri.
Menurut Juri, Presiden Prabowo memandang persoalan kekosongan dubes sebagai hal yang serius, terlebih di tengah situasi global yang dinamis dan penuh tantangan geopolitik.
Posisi-posisi strategis seperti Dubes RI untuk AS dan Jerman telah kosong dalam waktu cukup lama, dan saat ini masih dijabat oleh Kuasa Usaha Ad Interim.
Untuk diketahui, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat telah kosong sejak Juli 2023 usai masa jabatan Rosan Roeslani berakhir.
Sementara itu, pos Dubes RI untuk Jerman ditinggalkan Arief Havas Oegroseno pada Desember 2024 setelah diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Saat ini, Kedutaan Besar RI di Berlin dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim, Fajar Wirawan Harijo.
Sejumlah pihak mendorong agar Prabowo segera menunjuk perwakilan tertinggi RI untuk menempati pos-pos penting tersebut.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan kekhawatirannya melalui media sosial atas lamanya kursi-kursi dubes dibiarkan kosong.
"Yth Presiden @prabowo, kind reminder, dalam dunia yg semakin dihantui perang+konflik+krisis yg berbahaya, mohon agar kursi Dubes untuk Amerika, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi," tulis Dino melalui akun X resminya.
Ia menilai, kekosongan tersebut dapat menghambat efektivitas diplomasi Indonesia di garis depan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa Prabowo saat ini tengah menggodok empat hingga lima nama kandidat untuk posisi Dubes RI di AS.
"Ada beberapa nama yang sudah dibahas oleh Bapak Presiden dengan beberapa menteri terkait, dengan beberapa pihak terkait. Insya Allah secepatnya beliau akan ambil keputusan," ujar Prasetyo saat diwawancarai di Istana Kepresidenan, Jumat (23/5).
Ia menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara hati-hati mengingat pentingnya posisi tersebut dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan Indonesia di kancah global.*
(cn/a008)
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK