JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat praktik penyiksaan masih marak terjadi di Indonesia, terutama dalam proses penegakan hukum oleh aparat negara.
Hal ini diungkap dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang digelar di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, pada Rabu (25/6/2025).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, pihaknya menerima 17 pengaduan terkait penyiksaan. Jumlah ini menambah total aduan sejak tahun 2020 menjadi 282 kasus.
Baca Juga:
"Komnas HAM tentu menyoroti praktik penyiksaan yang masih terus terjadi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia belum berjalan optimal, terutama di sektor penegakan hukum," ujar Anis secara daring.
Berdasarkan data Komnas HAM, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan laporan penyiksaan tertinggi, yakni 47 aduan, disusul Jakarta (25 aduan), Sumatera Selatan (21 aduan), Sumatera Barat (19 aduan), dan Jawa Tengah (18 aduan).
Baca Juga:
Sementara dari sisi aparat atau instansi yang paling banyak dilaporkan, Polri menempati urutan pertama dengan 15 aduan sepanjang 2024, dan total 176 aduan sejak 2020 hingga 2024. Disusul TNI dengan 2 kasus tahun ini dan total 15 kasus, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan dengan 10 kasus.
"Polri menjadi yang paling banyak diadukan dalam dugaan penyiksaan," ungkap Anis.
Komnas HAM juga menerima pengaduan lain berupa kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan serta kondisi overkapasitas ruang tahanan yang memperparah pelanggaran HAM di dalam sistem peradilan pidana.
Menanggapi situasi ini, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret melalui revisi hukum, sosialisasi HAM, serta pelibatan masyarakat sipil.
"Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya penyiksaan. Diperlukan langkah legislatif, administratif, dan hukum yang lebih efektif," tegas Anis.
Selain itu, ruang partisipasi publik dalam mengawasi dan mengadvokasi penghapusan penyiksaan menjadi sangat krusial agar praktik-praktik kekerasan dalam proses penegakan hukum dapat ditekan secara sistematis.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional tahun ini menjadi pengingat serius bahwa upaya pemajuan HAM tidak bisa ditunda, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap tahanan, masyarakat sipil, serta penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum.*
JAMBI Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menerima kunjungan audiensi dari jajaran manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Re
Nasional
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan komitmennya untuk menurunkan harga tiket penerb
Ekonomi
BANDA ACEH Polisi masih memburu dua orang yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan manusia dengan korban gadis asal Aceh yang dijadi
Hukum dan Kriminal
BATAM Sebuah kapal jenis long boat (pompong) yang mengangkut 13 orang pemain sepak bola dilaporkan tenggelam di Perairan Selat Nenek, Ko
Peristiwa
MEDAN Sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) oleh seorang oknum polisi terhadap seorang pengendara sepeda
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Tim Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pen
Hukum dan Kriminal
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada empat terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus hukum yang menjerat Tiktokers Vadel Badjideh akhirnya memasuki babak baru dengan digelarnya sidang pembacaan dakwaan di Pen
Entertainment
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, memberikan klarifikasi terkait polemik kewajiban penyediaan
Ekonomi
LABUHANBATU UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,88 milia
Pemerintahan
