Presiden Prabowo juga mengingatkan para pejabat dan pemimpin yang diberi amanah rakyat untuk setia pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Ia menegaskan tidak akan segan-segan menindak atau memberhentikan pejabat yang terbukti menyeleweng.
"Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, atau suku mana. Yang melanggar hukum akan kita tindak," ujarnya tegas.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan segala bentuk penyelewengan yang mereka saksikan di lingkungan masing-masing.
"Kalau ada bukti, segera siarkan. Jangan mau menerima penyelewengan, jangan mau menerima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," ucapnya.
Presiden mengakhiri pernyataannya dengan ultimatum kepada para pejabat negara, "Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan."
Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu prioritas utama dalam masa pemerintahannya, dengan pendekatan yang keras dan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terlibat.*
(cn/a008)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
