Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengakui adanya kelalaian dalam proses penunjukan duta besar (dubes) untuk sejumlah negara strategis.
Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025.
"Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth," ujar Sugiono di hadapan anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan lambatnya pengisian posisi duta besar di beberapa negara penting, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Cina.
Selain itu, posisi Wakil Tetap RI di PBB juga tercatat masih kosong.
Sugiono menegaskan bahwa pihaknya akan segera menuntaskan proses pengajuan nama-nama calon dubes.
Ia menjanjikan surat pengajuan resmi akan segera dikirim ke DPR dalam waktu dekat.
"Untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera (diproses)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengungkapkan ada 12 negara yang saat ini belum memiliki duta besar Indonesia.
Ia menyoroti lamanya kekosongan jabatan tersebut berpotensi mengganggu kinerja diplomasi Indonesia di luar negeri.
"Data yang saya miliki ada 12 KBRI kosong tanpa dubes. Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubes ditunjuk jadi Wamen BUMN. PBB New York dari 2024, dubesnya jadi Wamenlu. Dubes Jerman jadi Wamenlu juga. PBB Jenewa, dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," ungkap Anton.
Selain itu, Anton menyebut posisi Dubes Indonesia untuk Korea Utara bahkan telah kosong sejak 2021 karena penarikan akibat pandemi COVID-19, dan hingga kini belum diisi kembali.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL