Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
MEDAN -Setelah lebih dari enam jam melakukan penggeledahan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya meninggalkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/7/2025) sekitar pukul 18.30 WIB.
Tiga unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam yang membawa tim penyidik terlihat keluar dari area kantor dengan pengawalan ketat dari mobil patroli polisi. Namun, proses keluar para penyidik terkesan dilakukan secara tertutup, lewat pintu belakang gedung sekretariat Dinas PUPR.
"Kita tidak tahu apa yang mereka sembunyikan, sampai keluar pun mereka harus sembunyi-sembunyi. Padahal kita sudah menunggu sejak siang," ujar Wahyu, jurnalis televisi nasional yang meliput penggeledahan tersebut.
Setelah dari kantor dinas, tim KPK melanjutkan penggeledahan ke sebuah rumah di Jalan Busi, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, yang ternyata merupakan rumah jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut. Rumah tersebut difungsikan sebagai ruang kerja oleh Topan Obaja Ginting sejak ruang kantor utamanya sedang direnovasi.
Penggeledahan di rumah jabatan ini juga dilakukan secara ketat, dengan penjagaan aparat bersenjata lengkap. Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung.
Penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan atas kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan Sipiongot–Batas Labusel dan Hutaimbaru–Sipiongot senilai total Rp157,8 miliar. KPK telah menetapkan Topan Obaja Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua), dan dua pihak swasta sebagai tersangka.
Topan diduga memerintahkan bawahannya untuk memenangkan dua rekanan swasta tertentu, dan sebagai imbalan, Topan menerima bagian uang suap sebesar Rp8 miliar, baik melalui transfer maupun tunai.
KPK juga tengah menelusuri kemungkinan aliran dana suap ke pejabat lain, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Terkait hal ini, Bobby menyatakan kesiapannya diperiksa oleh KPK jika diperlukan.
"Kami siap hadir jika dipanggil dan akan memberikan keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Bobby dalam pernyataannya kepada media.
KPK menyatakan akan terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri ke mana saja aliran dana suap tersebut mengalir.*
(o/j006)
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
