Salah satunya datang dari Fraksi PKB dan tokoh masyarakat, termasuk putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang meminta agar Fadli Zon meralat pernyataannya serta tetap mengakui keberadaan dan dampak peristiwa tersebut secara adil.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik dan siap diuji oleh publik.
Ia mengklaim memiliki sejumlah data dari era tersebut, tetapi tetap menegaskan bahwa buku sejarah versi baru tidak akan mengulas kerusuhan Mei 1998 secara spesifik.
"Peristiwanya ada, tetapi secara hukum kita sulit mendapat pengadilannya. Buku sejarah ini tidak membahas Mei 1998, karena fokusnya dari era terusan. Ini pasti akan diuji publik," tegasnya.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan dan akan melalui berbagai tahapan konsultasi publik sebelum diterbitkan secara resmi.
Pemerintah mengklaim proyek ini akan memperkuat narasi kebangsaan dan meningkatkan literasi sejarah bagi generasi muda Indonesia.*