JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memangkas masa hukuman mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP menjadi 12 tahun 6 bulan penjara, dari sebelumnya 15 tahun penjara.
"KPK tetap menghormati putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, meskipun ada pengurangan atas pidana badan," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi dari Jakarta.
Fitroh menegaskan, tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat diajukan KPK terhadap putusan PK MA tersebut.
Baca Juga:
Mahkamah Agung dalam putusan PK Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 menyatakan Setya Novanto terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga:
MA juga mengubah pidana denda menjadi Rp500 juta dengan subsider 6 bulan kurungan, serta menetapkan uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS.
Dari total tersebut, dikompensasi dengan Rp5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik KPK, sehingga sisa uang pengganti yang wajib dibayarkan adalah Rp49.052.289.803, subsider 2 tahun penjara.
Selain hukuman pidana, Setya Novanto juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pokok.
Riwayat Singkat Kasus
Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 April 2018 dan saat itu langsung menyatakan menerima putusan tanpa mengajukan banding.
DENPASAR Dalam rangka mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa lanjutan, sebanyak 1.521 personel Polda Bali mengikuti apel siaga di halaman
Pemerintahan
JAKARTA Meski namanya belum sepopuler tanaman herbal lainnya, daun patikan kebo atau yang dikenal juga sebagai asthma plant ternyata menyi
Kesehatan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan seruan moral atas eskalasi krisis sosialpolitik dan gelombang aksi massa yang terja
Nasional
TANGERANG Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi membanggakan dalam ajang nasional. Dalam gelaran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025,
Ekonomi
JAKARTA Aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah titik dalam beberapa hari terakhir menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Salah sat
Agama
PADANGSIDIMPUAN Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan kembali menunda sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus judi Togel, Gunawan
Berita
JAKARTA Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, karena pernyataan publik mereka yang
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Kodir Pohan, mengucapkan selamat atas terpi
Nasional
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilaya
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan penting usai melakukan pemantauan terhadap eskalasi aksi unju
Nasional