BEM Sumatera Utara Demo PN Medan, Tolak Kenaikan Gaji Hakim yang Dinilai Tak Adil

MEDAN -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (BEMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Medan, Kamis (3/7/2025).

Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji hakim, khususnya karena masih banyaknya hakim yang diduga tidak menjalankan tugas secara adil dan profesional.

Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan "Tolak Kenaikan Gaji Hakim, Sebab Banyak Oknum Hakim yang Tidak Adil."

Koordinator aksi, Tegar Sianipar, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini merupakan simbol perlawanan terhadap praktik peradilan yang mereka nilai menyimpang dari nilai-nilai keadilan.

"Kami melakukan aksi simbolis sebagai bentuk penolakan terhadap adanya oknum hakim yang lalai dengan tugasnya. Masih banyak hakim yang tidak jujur dan adil, khususnya di Pengadilan Negeri Medan dan PN Padangsidimpuan," ujar Tegar saat diwawancarai di lokasi aksi.

Tudingan Praktik Peradilan Tak Bersih

Lebih jauh, Tegar menuding adanya dugaan kesepakatan jahat antara oknum hakim dan pihak berkepentingan dalam berbagai perkara yang disidangkan. Ia menyebut, fakta-fakta persidangan seringkali diabaikan, dan bahkan terjadi penggiringan opini untuk memenangkan pihak yang "membayar".

"Kami menduga banyak oknum hakim yang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya. Terkhusus mengenai peradilan niaga, sering kali palu hakim mengarah pada penzoliman," tegasnya.

Ancaman Aksi Lanjutan

Tegar menegaskan bahwa aksi kali ini baru merupakan langkah awal. Pihaknya berencana akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada perubahan signifikan dalam praktik peradilan di Sumatera Utara.

"Kami akan melakukan aksi lebih besar demi terwujudnya cita-cita presiden: terciptanya hakim akademis, pencipta, pengabdi bangsa, serta adil dan makmur yang diridhoi Tuhan dan dicintai rakyat Indonesia," pungkas Tegar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pengadilan Negeri Medan maupun institusi kehakiman terkait tuduhan yang disampaikan BEMSU.*