"Banmus sudah menyurati pimpinan. Fraksi juga sudah menekan. Tapi sampai hari ini memang belum ada Rapim dan belum diagendakan pembahasannya," jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Adami menyarankan agar massa fokus terlebih dahulu pada percepatan KUA PPAS.
Baca Juga:
Terkait tuntutan kesejahteraan dan jaminan hari tua, ia mengarahkan agar PABPDSI bersurat dan beraudiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) dalam waktu dekat.
Aksi berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Baca Juga:
Perwakilan PABPDSI berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat segera menindaklanjuti aspirasi mereka demi keberlangsungan pelayanan pemerintahan di desa.*
(tm/a008)
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk ra
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengajak generasi muda Islam untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan
Nasional
BOGOR Rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha resmi memasuki proses perceraian. Sidang perdana pasangan yang menikah seja
Entertainment
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah angin puting beliung yang mel
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat memberikan bantuan kepada Nenek Nelly usia 60 tahun, warga RT 005 LK II, Ke
Peristiwa
JAKARTA Gugatan hukum yang dilayangkan oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pro
Hukum dan Kriminal