Edarkan 142 Vape Etomidate di Bireuen, Bripda RF Dipecat Tidak Hormat dari Polri
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda RF, 31 tahun, yang terbukti terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG LAWAS UTARA — Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, yang digelar di Ruang Sidang DPRD Paluta, Senin (11/08/2025).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Paluta Mula Rotua, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Syamsul Bahri Daulay, S.Ag., dan Jonner Partaonan Harahap.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Paluta H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si, Wakil Bupati H. Basri Harahap, Sekda Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, hingga perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya, Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan pembahasan dokumen RPJMD dan Perubahan KUA-PPAS.
Menurutnya, dukungan kolaboratif antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting bagi arah pembangunan daerah ke depan.
"RPJMD ini tidak hanya disusun berdasarkan pendekatan sektoral, tetapi juga menggunakan pendekatan spasial yang menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Hal ini penting agar kesenjangan antardaerah dapat diminimalkan," ujarnya.
Ia juga berharap agar dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Semoga RPJMD 2025–2029 serta Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi acuan utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," tambah Bupati.
Rapat ini menandai babak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Paluta lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.*
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda RF, 31 tahun, yang terbukti terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif Liquefied P
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mulai mengambil langkah administratif terhadap SS, seorang bidan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan duka cita atas meninggalnya anggota Polrestabes Bandung, Aiptu Asep Suhara, dalam kecelakaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang banding perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
PIDIE Tujuh warga meninggal dunia setelah mobil bak terbuka yang mereka tumpangi tertimpa pohon besar di jalan nasional Banda AcehMedan
PERISTIWA
PEMATANGSIANTAR Polisi mengungkap dugaan peredaran narkoba di lingkungan Universitas Simalungun (USI), Kota Pematangsiantar, Sumatera Ut
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, dijadwalkan mengalami pemadaman listrik sementara pada Rabu, 12 Agustus 2026. Pema
PERISTIWA
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak melarang masyarakat berjualan dan me
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima kunjungan Ahmad Faris Hidayah Marpaung, mahasiswa berprestasi asal Tanjun
PEMERINTAHAN