Calon Hakim Agung Sudiyo Dorong Revisi UU Tipikor: Korupsi Tak Lagi Sederhana
JAKARTA Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Sudiyo, mendorong pembaruan atau revisi aturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Me
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG LAWAS UTARA — Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, yang digelar di Ruang Sidang DPRD Paluta, Senin (11/08/2025).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Paluta Mula Rotua, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Syamsul Bahri Daulay, S.Ag., dan Jonner Partaonan Harahap.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Paluta H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si, Wakil Bupati H. Basri Harahap, Sekda Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, hingga perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya, Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan pembahasan dokumen RPJMD dan Perubahan KUA-PPAS.
Menurutnya, dukungan kolaboratif antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting bagi arah pembangunan daerah ke depan.
"RPJMD ini tidak hanya disusun berdasarkan pendekatan sektoral, tetapi juga menggunakan pendekatan spasial yang menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Hal ini penting agar kesenjangan antardaerah dapat diminimalkan," ujarnya.
Ia juga berharap agar dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Semoga RPJMD 2025–2029 serta Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi acuan utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," tambah Bupati.
Rapat ini menandai babak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Paluta lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.*
JAKARTA Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Sudiyo, mendorong pembaruan atau revisi aturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut meningkat
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong transformasi sektor olahraga menjadi industri yang mandiri, profesional, dan mamp
OLAHRAGA
JAKARTA Tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengajukan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang perdana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke7 RI Joko Wi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Utama PT AKAB atau PT GoTo, Andre Soelistyo, membantah uang Rp809 miliar dalam transaksi antara PT AKAB dan PT G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanto
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi sorotan mengenai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidan
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional 2026 dari Presiden Prabowo Subianto kep
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membantah anggapan bahwa Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga atau karumga sebagaiman
HUKUM DAN KRIMINAL