JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026.
Angka tersebut meningkat 3,76 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2026 yang mencapai Rp9.920,42 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada akhir kuartal II 2026 setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Baca Juga:
Meski telah menembus angka Rp10.000 triliun, rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal utang pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen terhadap PDB.
Dari total utang pemerintah tersebut, sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN.
Nilai utang melalui SBN tercatat Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan pembiayaan pemerintah masih didominasi instrumen pasar keuangan melalui penerbitan surat utang negara.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dengan komposisi tersebut, SBN menjadi sumber utama pembiayaan utang pemerintah.
Instrumen ini mencakup surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
Pada akhir Maret 2026, posisi utang pemerintah tercatat Rp9.920,42 triliun.
MALUKU Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) menggelar dua kegiatan di Maluku dan Maluku Utara pada Agustus 2026. Sela
PENDIDIKAN
BATU BARA Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus mendapat perhatian di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sum
PENDIDIKAN
OlehDr. Trisno Nugroho, S.E., MBABALI tidak pernah kekurangan pesona. Alamnya indah, budayanya kuat, masyarakatnya ramah, dan tradisinya te
OPINI
JAKARTA Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Surat tersebut disampai
EKONOMI
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi langkah praperadilan yang diajukan dokter Tifauzia Tyassuma alias Tifa dan Roy Suryo
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk Urusan Kebijakan, Elbridge Colby, besert
NASIONAL
SOLO Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ista
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan perkara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diproses hanya berdasark
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengambil alih penanganan dugaan penyimpangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor
NASIONAL
