DELI SERDANG – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang memadati halaman kantor DPRD pada Jumat (4/7/2025).
Massa menyuarakan tuntutan atas lambannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Aksi damai yang diinisiasi oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) ini juga menyoroti persoalan kesejahteraan yang masih jauh dari layak.
Baca Juga:
Dengan spanduk dan poster tuntutan, para anggota BPD menyerukan pentingnya percepatan agenda pembahasan APBD Perubahan serta perbaikan penghasilan tetap mereka.
"Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami sedih melihat adanya kegaduhan antara DPRD dan Bupati yang berisiko membuat masyarakat sengsara," ujar Umar, Bendahara PABPDSI Deli Serdang, dalam orasinya.
Baca Juga:
Saat ini, Ketua BPD hanya menerima honor sekitar Rp850 ribu per bulan, sementara anggotanya bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp500 ribu.
Kondisi ini dianggap tidak mencerminkan peran penting BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
Massa mendesak DPRD agar segera menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS dan mengesahkan APBD Perubahan 2025 demi keberlangsungan pembangunan desa.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya peningkatan tunjangan dan jaminan hari tua yang lebih layak.
Puluhan perwakilan massa akhirnya diterima di ruang paripurna oleh sejumlah anggota DPRD, termasuk Rakhmadsyah, Purwaningrum (PKB), dan Muhammad Adami (PPP).
"Dukungan kalian sangat berarti. Kami sudah mendorong pimpinan agar KUA PPAS diagendakan secepatnya," ucap Rakhmadsyah.
Purwaningrum mengonfirmasi bahwa 36 dari 50 anggota dewan telah mendesak pimpinan DPRD agar menjadwalkan pembahasan.
"Banmus sudah menyurati pimpinan. Fraksi juga sudah menekan. Tapi sampai hari ini memang belum ada Rapim dan belum diagendakan pembahasannya," jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Adami menyarankan agar massa fokus terlebih dahulu pada percepatan KUA PPAS.
Terkait tuntutan kesejahteraan dan jaminan hari tua, ia mengarahkan agar PABPDSI bersurat dan beraudiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) dalam waktu dekat.
Aksi berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Perwakilan PABPDSI berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat segera menindaklanjuti aspirasi mereka demi keberlangsungan pelayanan pemerintahan di desa.*
(tm/a008)
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan