Harli Siregar Ditunjuk Jadi Kajati Sumut, Publik Nantikan Gebrakan Penegakan Hukum

MEDAN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi menunjuk Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) menggantikan Idianto, S.H., M.H. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Idianto sendiri dipindahkan ke posisi baru sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung di Jakarta. Sementara posisi lama Harli Siregar sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung akan diisi oleh Anang Supriatna.

Harli Siregar merupakan putra asli Sumatera Utara, lahir di Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun, pada 12 April 1970. Ia adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), tempat ia juga menyelesaikan program doktoral dan meraih gelar Doktor Hukum pada tahun 2022.

Harli dikenal sebagai sosok jaksa yang memiliki rekam jejak kuat dalam penguatan kelembagaan dan transparansi informasi hukum. Ia pernah mengikuti seleksi pimpinan KPK, meski tidak lolos hingga tahap akhir, namun kariernya di Kejaksaan terus menanjak.

Sebelum ditunjuk sebagai Kajati Sumut, Harli Siregar sudah menempati sejumlah jabatan strategis, di antaranya:

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang

Wakil Kajati Kalimantan Timur

Wakil Kajati Bangka Belitung

Kajati Papua Barat (2023)

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (2024)

Kini, masyarakat Sumatera Utara menantikan langkah Harli Siregar dalam penegakan hukum dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik di daerah tersebut.

"Kami optimistis dengan kepemimpinan Pak Harli, akan ada gebrakan nyata dalam penanganan kasus korupsi dan mafia hukum di Sumut," kata seorang akademisi hukum dari USU.

Sumatera Utara dikenal sebagai daerah dengan kompleksitas persoalan hukum yang tinggi. Harli Siregar dinilai memiliki kapasitas dan integritas untuk membawa Kejati Sumut lebih progresif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Langkah awal Harli di Medan akan menjadi sorotan, apakah ia mampu membuktikan dedikasinya dalam memberantas korupsi, memperkuat penegakan hukum, dan memulihkan kepercayaan publik.*