KPK Dalami Dokumen Perjalanan Istri Menteri UMKM, Maman: Tak Ada Uang Negara Dipakai

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Dokumen tersebut akan dipelajari lebih lanjut oleh tim KPK guna menelaah potensi pelanggaran etik atau penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya belum masuk ke tahap penyelidikan, melainkan baru akan melakukan telaah dokumen yang diserahkan langsung oleh Menteri UMKM, pada Jumat, 4 Juli 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Bahasanya bukan diselidiki ya, tapi akan dipelajari dokumen-dokumen itu," tegas Budi.

Ia juga mengingatkan bahwa bentuk gratifikasi dan konflik kepentingan tidak terbatas hanya pada barang atau uang, tetapi juga dapat berupa fasilitas dan perlakuan istimewa, termasuk kepada keluarga pejabat negara.

Menteri Maman menjelaskan bahwa perjalanan istrinya, Agustina Hastarini, ke sejumlah negara Eropa bukanlah bagian dari kunjungan dinas, melainkan mendampingi putri mereka yang mengikuti kompetisi budaya internasional mewakili Indonesia.

"Saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari negara, tidak ada uang dari pihak lain," tegas Maman.

Menurut Maman, semua biaya yang mencakup tiket pesawat, makan, kendaraan, dan hotel dibayar penuh dari rekening pribadi istrinya, dan bahkan telah dilunasi sejak bulan Mei 2025.

Terkait dengan beredarnya dokumen di media sosial yang menyebut adanya permintaan fasilitas negara untuk istrinya selama di Eropa, Maman menyatakan tidak tahu-menahu soal dokumen tersebut.

"Saya tidak pernah mengeluarkan perintah, disposisi, atau arahan apapun terkait fasilitas untuk istri saya," ungkapnya.

KPK juga menekankan bahwa bentuk gratifikasi bisa disalurkan melalui keluarga atau pihak ketiga, bukan hanya langsung kepada pejabat. Karena itu, setiap aktivitas atau perjalanan luar negeri yang menyangkut keluarga pejabat tetap dapat menjadi objek telaah etik dan integritas.

Publik kini menanti transparansi proses telaah yang dilakukan KPK. Apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran, klarifikasi ini diharapkan bisa menjadi preseden penting untuk menjaga integritas pejabat publik di mata masyarakat.