JAKARTA— Komisi V DPR RI mengungkap fakta mengejutkan terkait keterbatasan peralatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam operasi evakuasi kapal tenggelam.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa Basarnas hingga saat ini belum memiliki alat sonar yang memadai untuk mendeteksi posisi pasti kapal tenggelam seperti KMP Tunu Pratama di Selat Bali.
Baca Juga:
"Basarnas belum memiliki alat sonar yang mampu mendeteksi titik lokasi kapal jika terjadi kecelakaan laut. Ini tentu menjadi persoalan serius bagi lembaga SAR nasional, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan dengan laut yang sangat luas," ujar Lasarus usai rapat bersama Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
Meski memiliki alat untuk mendeteksi keberadaan korban, Basarnas tetap kesulitan menentukan posisi kapal yang hilang karena ketiadaan sonar jenis multibeam echosounder.
Baca Juga:
Selain itu, Basarnas juga belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan alat tersebut dan masih harus bergantung pada operator eksternal.
Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki sonar pendeteksi bawah laut dan masih terkendala keterbatasan anggaran.
Ia menyebut pihaknya hanya memiliki tiga unit Remotely Operated Vehicle (ROV), namun alat ini hanya dapat berfungsi apabila lokasi objek tenggelam telah diketahui sebelumnya.
"Saat ini, kami belum memiliki sonar. Kami hanya punya ROV, namun ROV ini baru bisa bekerja setelah mengetahui keberadaan objek," jelas Syafii.
Menanggapi hal itu, Lasarus menyampaikan bahwa Komisi V DPR akan mengupayakan agar pengadaan alat sonar menjadi prioritas anggaran Basarnas pada tahun 2026 mendatang.
Basarnas mencatat, hingga kini posisi pasti kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam (2/7/2025) di Selat Bali masih belum ditemukan.
Dari informasi yang dihimpun, salah satu kapal milik TNI AL yang ikut serta dalam pencarian telah mendeteksi dua obyek sepanjang 50–60 meter yang diduga sebagai badan kapal tenggelam.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), berhasil mencetak pencapaian signi
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif te
Pemerintahan