Relagama Bergerak Gelar Aksi Damai, Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah S1 Secara Sukarela

YOGYAKARTA -Sekelompok alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak atau Relagama Bergerak, menggelar aksi damai di Boulevard UGM, Yogyakarta, pada Selasa (8/7/2025).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral atas polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Dalam aksinya, para relawan membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya bertuliskan "Alumni UGM Kami Butuh Jujur." Aksi ini berlangsung tertib dan damai, dengan pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Koordinator Relagama Bergerak, Bangun Sutoto.

"Aksi ini berangkat dari kepedulian sebagian teman-teman alumni UGM yang melihat dinamika dan situasi di Indonesia saat ini, hanya karena kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo," ujar Bangun.

Tuntutan Transparansi dan Klarifikasi

Dalam pernyataan sikapnya, Relagama Bergerak menyampaikan tujuh poin tuntutan, dua di antaranya paling utama:

Meminta Rektor UGM beserta jajaran rektorat dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM memberikan keterangan resmi secara jujur dan transparan terkait riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo dan keabsahan ijazahnya.

Meminta Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah S1-nya kepada publik dengan sukarela dan beritikad baik.

Bangun menegaskan bahwa dua tuntutan utama tersebut diharapkan dipenuhi "secara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

"Kami tidak memiliki tendensi politik atau kepentingan lain. Kami hanya ingin menjaga nama baik UGM sebagai almamater yang kami cintai dan hormati," tambah Bangun.

Relagama Bergerak menyebut bahwa jika dalam waktu 1x24 jam setelah surat pernyataan diterima pihak terkait tidak ada respons atau tindak lanjut, mereka siap mengajukan mosi tidak percaya.

Menolak Perpecahan, Menuntut Kejelasan

Menurut Relagama, polemik ijazah Jokowi telah menjadi "bola liar" yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Karena itu, klarifikasi dianggap penting tidak hanya demi nama baik UGM, tapi juga demi menjaga kepercayaan publik dan ketenangan sosial-politik nasional.

"Kami berharap proses klarifikasi dilakukan langsung di kampus UGM. Di sinilah rumah besar para civitas akademika dan alumni yang harus tetap menjunjung tinggi integritas," pungkasnya.*