JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan IKN Tahap II yang akan dimulai pada 2026.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7).
Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang dibutuhkan OIKN pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp21,18 triliun, jauh melebihi pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.
"Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun. Usulan tambahan ini penting untuk mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di IKN," ujar Basuki di hadapan anggota dewan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
Pekerjaan ini mencakup tujuh paket proyek fisik, termasuk jaringan jalan penghubung, embung, serta sistem perpipaan air minum.
"Anggaran tambahan ini dialokasikan melalui mekanisme Alokasi Belanja Tambahan (ABT). Ruang lingkupnya termasuk pembangunan gedung-gedung lembaga negara dan infrastruktur pendukung di sekitarnya," jelas Danis.
Untuk diketahui, proyek pembangunan IKN Tahap II akan dilaksanakan pada periode 2026–2028.
Pembangunan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif oleh tiga kementerian/lembaga, yakni OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
OIKN tahun ini telah mengawali proyek fisik dengan pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang 12,2 kilometer.
Proyek tersebut mencakup tujuh paket pengerjaan peningkatan jalan senilai Rp3,04 triliun dan dua paket pengawasan dengan nilai Rp24,5 miliar.
Pembangunan jalan ini ditargetkan rampung dalam 232 hari kerja dengan skema kontrak single years.
JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa
JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Peserta dengan tunggakan diminta melak
Pemerintahan
JAKARTA Ratusan massa, mayoritas emakemak yang membawa anakanak, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jak
Peristiwa
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, atau setara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah kebakaran menghanguskan rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Ha
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan