
AHY Usulkan Tambahan Anggaran Rp 200,2 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Strategis 2026
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalJAKARTA -Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri media dan meningkatkan kesejahteraan pekerja pers, yang kini terancam akibat masifnya aktivitas platform media sosial (medsos) tanpa regulasi yang jelas.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, menyoroti banyaknya jurnalis dan pekerja media yang dirumahkan hingga dipecat karena perusahaan pers tidak lagi mampu membayar gaji mereka. Penyebab utamanya adalah hilangnya pendapatan iklan ke platform media sosial, yang hingga kini beroperasi tanpa kendali hukum yang kuat.
"Kehadiran platform medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media. Pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengatasi masalah ini," ujar Deng Ical, Rabu (9/7).
Dorongan Penyusunan Platform Digital "Versi Indonesia"
Sebagai langkah antisipatif, Komisi I mendorong pemerintah dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menyusun platform digital nasional yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, sekaligus menjamin perlindungan data pribadi dan keberlangsungan industri media nasional.
"Kita butuh roadmap dan platform digital buatan Indonesia, yang 100 persen milik Indonesia, bukan hanya jadi pasar," tambah Deng Ical.
Revisi Regulasi Pers dan Penyiaran Dipercepat
Seiring dengan tantangan baru dalam ekosistem media, Komisi I DPR RI juga mendorong percepatan revisi sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Pers, UU Penyiaran, dan regulasi lainnya agar lebih relevan dengan perkembangan digital saat ini.
Anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, menyuarakan hal senada. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan wartawan harus mendapat perhatian serius, sebagaimana DPR selama ini memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI.
"Pers adalah pilar keempat demokrasi. Jika pilar ini goyah, maka demokrasi kita juga terancam. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komdigi, Dewan Pers, KPI, dan KIP di Kompleks Parlemen Senayan.
TB Hasanuddin juga menyoroti kecenderungan kepemilikan media oleh korporasi, yang bisa menimbulkan konflik antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis, yang berdampak langsung pada upah dan perlindungan wartawan.
Komisi I DPR berharap adanya keseriusan lintas sektor—pemerintah, DPR, industri media, akademisi, dan masyarakat—untuk duduk bersama dan menyusun kebijakan digital yang adil, berdaulat, dan inklusif bagi insan pers di Indonesia.*
(at/j006)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan kekecewa
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, mengutip frasa legendaris Sudah, tapi belum
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan pleidoi (nota pembelaan
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., turut hadir dalam Mus
NasionalKUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi di Indones
PendidikanJAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kurikulum kecerdasan buatan (AI) untuk diterapkan secara bertahap di jenjang pendidika
PendidikanJAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan pelemparan batu terhadap kereta api, se
NasionalPADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melun
PemerintahanPADANG LAWAS UTARA Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri keg
Nasional