AHY Usulkan Tambahan Anggaran Rp 200,2 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Strategis 2026

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat pagu indikatif sebesar Rp 115,7 miliar pada tahun 2026.

Namun, AHY mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar untuk mendukung dua proyek infrastruktur strategis, yakni pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa.

Usulan tambahan anggaran ini disampaikan AHY dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Jika disetujui, total anggaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di tahun 2026 akan mencapai Rp 315,93 miliar.

Dalam rapat tersebut, AHY menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk memperkuat dukungan manajemen dan pelaksanaan program koordinasi di empat fokus utama:

- Pemerataan pembangunan kewilayahan, termasuk agraria dan tata ruang;

- Konektivitas dan multimoda transportasi, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi;

- Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

- Mendukung program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

AHY menegaskan bahwa dua proyek utama yang menjadi bagian dari usulan tambahan anggaran adalah kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang diharapkan akan meningkatkan konektivitas antar kota besar di Pulau Jawa, serta Giant Sea Wall (GSW), sebuah proyek tanggul laut raksasa yang direncanakan untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman kenaikan permukaan air laut.

Proyek GSW ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pemukiman dan infrastruktur pesisir yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir rob, yang kerap melanda sejumlah kota besar di pesisir Indonesia.

AHY juga menyampaikan bahwa tambahan anggaran ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah, yang bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menciptakan infrastruktur yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Jika usulan tambahan anggaran ini disetujui oleh DPR, maka sejumlah proyek strategis tersebut dapat segera dimulai dan dipercepat pelaksanaannya, guna meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung mobilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*