Penghematan di Tengah Krisis Global, DPR: Negara Harus Menahan Diri Sebelum Minta Rakyat Berkorban
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa negara harus memberikan contoh terlebih dahulu dalam menahan di
NASIONAL
Meuligoe -Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029.
Acara yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7), dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, serta berbagai unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan alim ulama.
Gubernur Muzakir menegaskan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh. Ia menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029 bertema "Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan" dengan sembilan misi strategis "Cap Sikureung" yang mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan kualitas birokrasi dan pelestarian lingkungan.
Musrenbang ini juga membahas penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Dana Otsus 2028–2047, serta RPJPA Aceh 2025–2045.
Gubernur menyoroti tantangan utama berakhirnya Dana Otonomi Khusus pada 2027 dan meminta dukungan percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memastikan kelanjutan pembangunan dan perdamaian.
"Harapan kami kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan DPR/DPD asal Aceh agar mendukung percepatan revisi UUPA," ujar Muzakir.
Selain itu, Gubernur menekankan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta sejumlah proyek strategis seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue) dan Terowongan Gurutee (Aceh Barat).
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam arahannya menekankan sinergi perencanaan daerah dan nasional, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% pada 2025.
Ia juga menyoroti variabilitas belanja daerah di Aceh dan perlunya peningkatan alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy mengajak pemerintah daerah memaksimalkan Dana Otsus sebagai akselerator pembangunan dengan efisiensi belanja dan fokus pada proyek terobosan.
Ia menyebut sejumlah kebijakan utama seperti percepatan eksploitasi migas di Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun dan KPBPB Sabang, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertanian unggulan seperti kopi Gayo dan tanaman pangan.
Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan Aceh berjalan terarah, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih maju dan mandiri.*
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa negara harus memberikan contoh terlebih dahulu dalam menahan di
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam menjal
NASIONAL
ACEH TIMUR Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehab
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan daging domba impor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Posko Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman di Terminal
NASIONAL
BANDA ACEH Menjelang tradisi Meugang Idul Fitri yang selalu diperingati dengan menyantap hidangan daging, Pemerintah Aceh memastikan bah
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakukan penyitaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan pemerasan yang melibatk
HUKUM DAN KRIMINAL