Cak Imin Sindir Istilah "Wahabi Lingkungan": Kerusakan Sudah Ekstrem, Aksi Pro-Lingkungan Tak Bisa Diabaikan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyoroti isu lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan, baik di Indonesia maupun secara global.

Dalam sambutannya saat peluncuran komunitas PKB Eco Generation (ECOGEN), Sabtu (12/7/2025), Cak Imin menyentil penggunaan istilah "wahabi lingkungan" yang sempat dilontarkan oleh tokoh publik terhadap kelompok pro-lingkungan.

Menurutnya, menyebut kelompok seperti Greenpeace dan WALHI sebagai ekstremis hanya karena mereka memperjuangkan pelestarian alam adalah bentuk penyederhanaan yang tidak proporsional.

"Beberapa waktu lalu ada yang menuduh para aktivis lingkungan sebagai wahabi lingkungan. Padahal, gerakan mereka muncul karena kerusakan lingkungan yang juga sangat ekstrem," ujarnya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Cak Imin menegaskan bahwa situasi lingkungan hidup saat ini sudah memasuki fase krisis, bukan lagi sekadar perubahan iklim.

Ia menyebut kondisi ini sebagai "kehancuran iklim", yang membutuhkan respons cepat dan serius dari seluruh pihak.

"Saya sangat memahami gerakan lingkungan yang dianggap ekstrem, karena realitas yang kita hadapi jauh lebih ekstrem. Bukan lagi climate change, ini climate collapse," ungkapnya.

Ia menilai bahwa gerakan pro-lingkungan merupakan bagian penting dari perjuangan untuk menyelamatkan masa depan bumi dan generasi mendatang.

Dalam pidatonya, Cak Imin mengingatkan bahwa sejak tahun 2003, PKB telah menggagas konstitusi berbasis hijau sebagai landasan hukum untuk memperbaiki kebijakan yang tidak ramah lingkungan.

Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut belum maksimal karena terbatasnya kekuatan politik partainya di parlemen.

"Semua undang-undang yang tidak pro-lingkungan harus direvisi, tapi upaya ini tidak bisa kami lakukan sendiri," katanya.

Cak Imin menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan harus dilakukan secara komprehensif, melalui pendekatan struktural (politik, kebijakan, hukum) dan gerakan sosial (komunitas dan advokasi lingkungan).