MEDAN – Polda Sumatera Utara resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2025, Senin (14/7/2025), di halaman Mapolda Sumut.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dan melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Jasa Raharja.
Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa Operasi Patuh Toba bukan semata penegakan hukum, tetapi merupakan upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di Sumatera Utara.
Seluruh personel diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan menjaga integritas, sesuai semangat Polri Presisi.
Setelah apel, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Firman Darmansyah, S.I.K. menjelaskan bahwa operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025, dengan sasaran utama pelanggaran kasat mata yang kerap menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
"Mulai dari pengendara yang menerobos lampu merah, melawan arus, menggunakan knalpot brong, hingga membawa penumpang berlebihan di sepeda motor, semua ini berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain," tegas Firman.
Operasi akan dilaksanakan dengan pola preemtif dan preventif seperti edukasi, sosialisasi, pemasangan spanduk, hingga patroli di titik rawan.
Namun, untuk pelanggaran berat, tindakan tegas berupa tilang akan diberlakukan.
"Jika hanya satu orang tidak memakai helm, kita beri teguran. Tapi kalau dua-duanya, atau pelanggaran membahayakan lain seperti melawan arus, kami langsung lakukan penindakan," ujarnya.
Operasi Patuh Toba 2025 juga akan memaksimalkan teknologi dengan pemanfaatan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang kini aktif di 10 titik strategis, termasuk di wilayah Simalungun.
Kamera ETLE bekerja otomatis selama 24 jam untuk merekam setiap pelanggaran lalu lintas.
"Jangan remehkan. Sekali melanggar, sistem akan langsung mencatat dan pelanggar akan diproses," imbuh Firman.
Khusus untuk kendaraan barang dengan muatan berlebih, pendekatan awal dilakukan secara persuasif dan edukatif.
Namun, apabila pelanggaran tetap dilakukan, maka tindakan hukum akan diambil demi menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.
Firman juga mengingatkan soal larangan parkir sembarangan, terutama di bahu jalan.
"Kalau sudah sering diingatkan tapi tetap membandel, kami akan bekerja sama dengan Dishub dan Pom TNI untuk menindak tegas," katanya.
Dengan dilaksanakannya Operasi Patuh Toba 2025, Polda Sumut menargetkan penurunan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan, serta tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya Kamseltibcarlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
"Keselamatan adalah prioritas utama. Operasi ini adalah investasi besar dalam membangun budaya lalu lintas yang lebih tertib dan aman di Sumut," pungkas Firman.*
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan