Labusel Terapkan Cash Management System, Bupati Fery Dorong Pengelolaan Keuangan Lebih Transparan
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pen
PEMERINTAHAN
MEDAN - Pemerintah pusat berencana menghadirkan sejumlah program pemulihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang terdampak bencana di Sumatera Utara.
Salah satu program prioritas adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Indonesia bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Menindaklanjuti program tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat proses sinkronisasi data UMKM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Baca Juga:
Targetnya, seluruh data harus rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan bisa segera direalisasikan.
"Untuk itu, seminggu ini memastikan data dari daerah, perbankan, Himbara, dan Kementerian harus disinkronisasi. Sebelum tanggal 31 sudah fix agar bisa langsung dirasakan masyarakat," ujar Gubernur Bobby Nasution usai rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (11/3/2026).
Dalam rapat tersebut, yang juga dihadiri Menteri Maman Abdurrahman, Gubernur Bobby menekankan bahwa banyak pelaku UMKM terdampak tidak hanya pada tempat tinggal, tetapi juga lokasi usaha dan peralatan produksi.
"Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak juga, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak. Ini persoalan kedua yang banyak terdampak setelah kerusakan bangunan. Saat ini, ekonomi di daerah terdampak bencana sedang bangkit," ujar Bobby.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan apresiasi atas perhatian Gubernur Sumut terhadap pengusaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tersebut.
"Banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang luar biasa memperhatikan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Sumut," kata Maman.
Secara nasional, terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumut.
Namun, Maman menyebut jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026.
Beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur terdampak bencana antara lain: grace period, perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, serta keringanan suku bunga.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pen
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Ralikul Rahman m
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melepas 14 atlet Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Kabupaten Asahan yang akan berlaga dalam Keju
OLAHRAGA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menyambut baik rencana pembukaan klinik kesehatan khusus layanan cuci darah atau hemodialisa (
KESEHATAN
TANJUNGBALAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Tanjungbalai bertemu dengan Wali Kota Ta
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina yang juga Ketua Tim Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali melakukan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima 31 sertifikat tanah aset daerah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerahan sert
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Tanjungbalai menjalin kerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan untuk meningkatkan kua
PENDIDIKAN
JAKARTA Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Al Washliyah (PP ISARAH) menyoroti klarifikasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus A
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikr
EKONOMI