Titiek Soeharto Desak Penindakan Tegas Terhadap Kasus Beras Oplosan: "Harus Ada Efek Jera"

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyoroti serius kasus pengoplosan beras premium oleh perusahaan besar yang terungkap baru-baru ini.

Titiek menyatakan keprihatinannya dan mendesak penegak hukum menindak tegas pelaku agar memberikan efek jera.

"Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi. Saya rasa harus ditindak supaya ada efek jera," tegas Titiek kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Kasus Beras Oplosan Rugikan Konsumen dan Cederai Petani

Kasus ini mencuat setelah investigasi Kementerian Pertanian mengungkap praktik curang di sejumlah wilayah, di mana beras premium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai standar, bahkan dicampur dengan beras medium. Padahal, masyarakat membelinya dengan harga tinggi untuk kualitas terbaik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai praktik ini sebagai pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan semangat swasembada pangan.

"Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat, tapi ternyata hanya emas 18 karat," ujar Amran dalam keterangan resminya, Senin (14/7).

Komisi IV DPR Akan Panggil Kementerian Pertanian

Titiek Soeharto menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Pertanian untuk rapat kerja khusus membahas kasus ini pada Rabu (16/7).

"Kita setiap minggu ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Besok, soal beras oplosan ini pasti kita tanyakan," kata Titiek.

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan semua pihak terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. "Kita ingin meningkatkan urusan pangan, ya harus bareng-bareng, tertib, dan transparan," tegasnya.

Pemerintah Tegas: Tidak Ada Toleransi!

Menteri Pertanian Amran menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi standar mutu beras premium. Ia menyebut hal ini mencederai kepercayaan publik dan mengganggu ekosistem niaga pangan nasional.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pengoplos beras. Ini bukan hanya persoalan bisnis, tapi soal moral dan integritas pangan nasional," tutup Amran.*

(d/j006)