Buntut Putusan MK Soal Ijazah Gibran: DPR Gulirkan Pemakzulan, Pengamat Sebut Butuh Restu Prabowo
JAKARTA Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyarat
POLITIK
MEDAN - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut yang membahas tanggapan gubernur atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berlangsung tidak kondusif.
Sejumlah masyarakat tiba-tiba masuk ke ruang sidang dan berteriak menuntut keadilan saat Wakil Gubernur Sumut, Surya, sedang membacakan dokumen RPJMD.
Meski situasi sempat memanas, rapat tetap dilanjutkan. Petugas Satpol PP dengan sigap mengamankan warga yang masuk secara tidak sah ke ruang paripurna.
Namun ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Saat Surya masih membacakan RPJMD, beberapa anggota dewan mengajukan interupsi keras terkait ketidakhadiran Gubernur Bobby Nasution, Sekda Togap Simangunsong, dan sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Mohon maaf Pak Wagub, ini sudah kesekian kali OPD tidak hadir di rapat penting seperti ini. Apakah RPJMD hanya untuk kita? Harusnya jadi bahan evaluasi mereka," ujar anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani.
Senada dengan itu, Muhammad Subandi dari Fraksi Gerindra bahkan menyebut perlu adanya sanksi bagi OPD yang mangkir dan menyarankan agar mereka digantikan dengan pejabat yang lebih berkomitmen.
"Kalau ada OPD nggak hadir, ganti aja. Banyak kok yang berkualitas. Jangan karena dekat sama atasan jadi semena-mena," tegasnya.
Sementara itu, Zeira Salim Ritonga mengapresiasi Wagub Surya yang membacakan RPJMD sendirian selama lebih dari tiga jam tanpa didampingi pejabat tinggi lainnya.
"Saya apresiasi, baru kali ini saya lihat Pak Wagub membacakan sendirian selama tiga jam lebih. Tapi ini juga tamparan buat OPD," ucapnya.
Ketua sidang Ihwan Ritonga akhirnya menskors rapat hingga pukul 14.00 WIB dan meminta agar seluruh OPD dihadirkan. Saat skors berlangsung, hanya tiga orang perwakilan OPD yang duduk di kursi yang disediakan.
Usai rapat, Wakil Gubernur Surya enggan memberikan komentar soal ketidakhadiran OPD. Namun pantauan di lokasi menunjukkan beberapa OPD mulai hadir setelah skors diumumkan.*
(J006)
JAKARTA Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyarat
POLITIK
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan be
KESEHATAN
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Center 1 di Jalan Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, diduga mengalami keracunan
PERISTIWA
MEDAN Seorang pria berinisial PH alias Bapak Ica (29) ditangkap polisi setelah aksinya menghadang dan diduga memalak sopir truk di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan vonis terhadap dua terdakwa kasus korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat J
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat realisasi program bedah rumah sebanyak 15.011 unit pada 2026. Upaya i
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menawarkan sejumlah potensi kerja sama investasi kepada Jepang, mulai d
EKONOMI
MEDAN Seorang pemuda bernama Ahlad (21) tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kor
PERISTIWA
BINJAI Polres Binjai menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan narkoba di Jalan Dr. Wahidin Baru, Kelurahan Pekan Binjai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Notifikasi chat WhatsApp yang terlambat masuk bisa membuat pengguna melewatkan pesan penting. Bahkan, dalam beberapa kasus, pesan ba
SAINS DAN TEKNOLOGI