Wacana Tak Naik Kelas 2027 Diprotes! JPPI: Sistem Sekolah yang Buruk, Kok Siswa yang Dihukum?
JAKARTA Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mula
PENDIDIKAN
MEDAN - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut yang membahas tanggapan gubernur atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berlangsung tidak kondusif.
Sejumlah masyarakat tiba-tiba masuk ke ruang sidang dan berteriak menuntut keadilan saat Wakil Gubernur Sumut, Surya, sedang membacakan dokumen RPJMD.
Meski situasi sempat memanas, rapat tetap dilanjutkan. Petugas Satpol PP dengan sigap mengamankan warga yang masuk secara tidak sah ke ruang paripurna.
Namun ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Saat Surya masih membacakan RPJMD, beberapa anggota dewan mengajukan interupsi keras terkait ketidakhadiran Gubernur Bobby Nasution, Sekda Togap Simangunsong, dan sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Mohon maaf Pak Wagub, ini sudah kesekian kali OPD tidak hadir di rapat penting seperti ini. Apakah RPJMD hanya untuk kita? Harusnya jadi bahan evaluasi mereka," ujar anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani.
Senada dengan itu, Muhammad Subandi dari Fraksi Gerindra bahkan menyebut perlu adanya sanksi bagi OPD yang mangkir dan menyarankan agar mereka digantikan dengan pejabat yang lebih berkomitmen.
"Kalau ada OPD nggak hadir, ganti aja. Banyak kok yang berkualitas. Jangan karena dekat sama atasan jadi semena-mena," tegasnya.
Sementara itu, Zeira Salim Ritonga mengapresiasi Wagub Surya yang membacakan RPJMD sendirian selama lebih dari tiga jam tanpa didampingi pejabat tinggi lainnya.
"Saya apresiasi, baru kali ini saya lihat Pak Wagub membacakan sendirian selama tiga jam lebih. Tapi ini juga tamparan buat OPD," ucapnya.
Ketua sidang Ihwan Ritonga akhirnya menskors rapat hingga pukul 14.00 WIB dan meminta agar seluruh OPD dihadirkan. Saat skors berlangsung, hanya tiga orang perwakilan OPD yang duduk di kursi yang disediakan.
Usai rapat, Wakil Gubernur Surya enggan memberikan komentar soal ketidakhadiran OPD. Namun pantauan di lokasi menunjukkan beberapa OPD mulai hadir setelah skors diumumkan.*
JAKARTA Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mula
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan tambahan dana investasi hingga US 1 miliar atau sekitar R
EKONOMI
JAKARTA Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo membandingkan latar belakang pendidikan Presiden ke3 RI BJ Habibie deng
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar Ikatan Keluarga Aceh
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra enggan mengomentari putusan Mahkamah Kons
NASIONAL
MEDAN Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Medan mendapat sorotan dari DPD PDI Perjuangan Su
PERISTIWA
MEDAN Kondisi siswa SD Negeri 060879 Medan yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membaik
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memeriksa enam petugas terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana Mu
NASIONAL
DELI SERDANG Danau yang mulai terbentuk di kawasan Bendungan Lau Simeme, Kecamatan BiruBiru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mula
PARIWISATA
SOLO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo menjelaskan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri s
POLITIK