JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sebanyak 85 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diduga turut menerima aliran dana hasil dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Hal ini diungkapkan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7). Ia menyebut dana yang diterima ke-85 pegawai itu mencapai Rp 8,94 miliar, di luar total Rp 53,7 miliar yang diterima oleh para tersangka dan pegawai Direktorat PPTKA selama periode 2019–2024.
"Uang tersebut dibagikan atas perintah SH dan HY kepada hampir seluruh pegawai Direktorat PPTKA," ujar Setyo.
Dana itu, kata Setyo, sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka dan pegawai, serta untuk pembagian berkala yang disebut sebagai "uang dua mingguan".
Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya ditahan hari ini, yaitu:
Suhartono – Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023
Haryanto – Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024–2025
Wisnu Pramono – Direktur PPTKA 2017–2019
Devi Angraeni – Direktur PPTKA 2024–2025
Mereka ditahan selama 20 hari ke depan, hingga 5 Agustus 2025, di Rutan Cabang KPK Merah Putih.
Sementara itu, empat tersangka lainnya yang belum ditahan adalah:
Gatot Widiartono – Koordinator Analisis & PPTKA 2021–2025
Putri Citra Wahyoe – Petugas Hotline RPTKA 2019–2024
Jamal Shodiqin – Analis TU Direktorat PPTKA 2019–2024
Alfa Eshad – Pengantar Kerja Ahli Muda 2018–2025
KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan ini dilakukan dalam proses penerbitan izin kerja TKA, di mana pegawai diminta menagih uang dari para pemohon agar dokumen RPTKA mereka disetujui.
"Hingga kini, total uang yang telah dikembalikan ke negara sebesar Rp 8,51 miliar," tutur Setyo.
KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B jo Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari para tersangka terkait tuduhan tersebut.*
(kp/j006)
JAKARTA Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) resmi menunjuk Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama yang baru.adsense
Nasional
MEDAN Penyidik Direktorat Siber Crime Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus scamming, yang korbannya adalah
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aliran uang suap yang mengali
Hukum dan Kriminal
TOBA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menuai sorotan setelah sebanyak 34 siswa SMP Negeri 1 Lagubot
Peristiwa
MEDAN Kasus penipuan dengan modus scamming melalui aplikasi WhatsApp kembali terjadi.adsense Kali ini, korbannya adalah tokoh masyarak
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pr
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Felis, bocah berusia 3 tahun 7 bulan asal Arse Julu, Kelurahan Arse, Tapanuli Selatan, harus menghadapi perjuangan hidu
Kesehatan
LHOKSEUMAWE Tim voli putri Persit Korem 011/Lilawangsa keluar sebagai juara dalam turnamen bola voli yang digelar dalam rangka mempering
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tujuh staf Direktorat Jenderal Mineral dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
