Kunjungi Rusia, Prabowo Konsultasi dengan Putin soal Situasi Dunia yang Bergejolak
MOSKWA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan kunjungannya ke Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, bertujuan untuk berkonsult
NASIONAL
JEMBRANA – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan personel dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Polres Jembrana menggelar kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh para personel dari berbagai satuan kerja.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Tim Penyuluhan Hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali, dan berlangsung di Lobby serta Aula Polres Jembrana pada Jumat pagi (18/7).
Tim Bidkum Polda Bali yang hadir dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh Kasubbidsunluhkum AKBP I Made Krisnha M, S.H., M.H., bersama Penata TK I Titin Syami, Aiptu Dewa Ketut Adi Pramadi, S.H., dan Bripda I Kadek Yudana Billy.
Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi Kasikum Polres Jembrana, IPDA I Made Sutama Setiawan, S.H.
Dalam sambutannya, Kapolres Jembrana menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap KUHP yang baru, yang akan mulai diberlakukan secara nasional pada Januari 2026 mendatang.
"Sebagai aparat penegak hukum, kita dituntut untuk memahami substansi KUHP baru secara utuh. Pemahaman ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan tafsir dalam penegakan hukum di lapangan," ungkap Kapolres.
Sementara itu, AKBP I Made Krisnha M menyampaikan bahwa KUHP baru mencerminkan semangat reformasi hukum nasional, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif.
"KUHP ini mengedepankan prinsip pemulihan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta menjawab tantangan kejahatan modern seperti kejahatan siber dan pelanggaran digital," jelasnya.
Kegiatan diikuti oleh sekitar 50 personel dan berlangsung dalam suasana interaktif.
Setelah pembukaan dan sambutan, para peserta menerima paparan materi secara komprehensif dan dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab.
Suasana acara juga diwarnai dengan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Bidkum Polda Bali, dan lagu Bagimu Negeri, sebagai bentuk refleksi dan penguatan nilai kebangsaan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi serta komitmen bersama dalam mengimplementasikan KUHP baru secara bertanggung jawab.
MOSKWA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan kunjungannya ke Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, bertujuan untuk berkonsult
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah da
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya transformasi digital, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Ban
PEMERINTAHAN
JAKARTA ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk posisi Kepal
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani, ajudan mantan Gubernur Riau Abdul Wahid, dalam kasus dugaan pemerasan di lingk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi mengakhiri masa tugasnya setelah 15 tahun mengabdi di lembaga penjaga konstitusi terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pember
NASIONAL
OlehRuben Cornelius SiagianDi tengah dinamika sosial, ekonomi, dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, peran organisasi kepemudaan
OPINI
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam de
PEMERINTAHAN