Pasha 'Ungu': Dana Zakat Harus Transparan dan Sesuai Prinsip Syariah

JAKARTA - Penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Sigit Purnomo Said atau yang akrab disapa Pasha 'Ungu', angkat suara mengenai wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan zakat harus tetap berpijak pada prinsip syariah dan dijalankan secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

"Zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Jika program ini ditujukan kepada mustahik, seperti anak-anak dari keluarga miskin, maka bisa dianggap tepat sasaran. Dan masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan," ujar Pasha, dikutip dari kanal YouTube resminya pada Minggu (20/7/2025).

Baca Juga:

• Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan
• Arif Budimanta Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap Ekonom Pancasila dan Mantan Stafsus Presiden Jokowi

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Pasha menegaskan bahwa laporan yang jelas dan akuntabel sangat penting dalam pengelolaan dana zakat. "Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat," tambahnya.

Pasha juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurutnya, Baznas memiliki pengalaman dan keahlian dalam penyaluran dana zakat sehingga mampu menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran.

Baca Juga:

• Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah
• DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Usai RKUHAP Rampung

"Lembaga zakat memiliki pengalaman dan keahlian. Sehingga sinergi ini penting untuk memastikan dana disalurkan secara efisien dan tepat sasaran," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Pasha juga menekankan bahwa penentuan prioritas penerima zakat harus dilakukan secara selektif dan adil, agar tidak menimbulkan polemik atau kecemburuan sosial di masyarakat.

"Dana zakat harus benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak. Yang pasti, program ini harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah," pungkasnya.*

Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan

Arif Budimanta Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap Ekonom Pancasila dan Mantan Stafsus Presiden Jokowi

Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Usai RKUHAP Rampung

Bupati Anton Saragih Salurkan Bantuan Wapres ke Korban Bencana di Simalungun: “Saya Bertanggung Jawab atas Apa yang Terjadi”

PAN Resmi Ajukan Pemutusan Gaji dan Fasilitas DPR untuk Eko Patrio dan Uya Kuya