Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
MEDAN - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di wilayah Kota Medan masih terus berjalan. Menariknya, sejumlah penerima bantuan tercatat memiliki gaji di atas Rp3,5 juta, meskipun menurut aturan penerima BSU seharusnya berpenghasilan di bawah angka tersebut.
Executive General Manager Kantor Cabang Utama PT Pos Medan, Yogi Dwinanto, menjelaskan bahwa fenomena tersebut dapat terjadi karena data penggajian yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan belum diperbarui secara real-time.
"Data itu merupakan kewenangan Kemnaker dan BPJS TK. Kami di Kantor Pos hanya membayarkan sesuai data yang diberikan," ujar Yogi, Minggu (20/7).
Yogi menambahkan, kemungkinan penerima yang kini bergaji di atas Rp3,5 juta sebelumnya memiliki penghasilan di bawah batas tersebut dan belum ada pembaruan data.
"Mungkin sebelumnya mereka bergaji di bawah Rp3,5 juta, tapi data yang digunakan masih data lama yang tersimpan di BPJS-TK atau Kemnaker," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses validasi data tetap dilakukan secara ketat. Bantuan hanya dapat dicairkan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas penerima cocok dengan database yang ada.
"Jika NIK tidak cocok, bantuan tidak dapat dibayarkan. Validasi data tetap jadi kunci utama," kata Yogi.
Selain kriteria penghasilan, penerima BSU juga harus terdaftar sebagai peserta aktif atau pernah aktif di BPJS Ketenagakerjaan, belum pernah menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, atau bansos reguler, serta harus masuk dalam data hasil proses pembersihan (cleansing) oleh Kemnaker dan BPJS-TK.
Untuk tahap pertama, Kantor Pos Medan menerima alokasi sebanyak 95.000 penerima, yang kemudian bertambah menjadi 115.000 orang. Hingga 18 Juli 2025, sekitar 90.000 penerima atau hampir 70 persen telah mencairkan BSU mereka.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Kantor Pos Medan dan 30 kantor cabang lainnya. Bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi bantuan untuk dua bulan.*
(ms/j006)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN