Prabowo: Kita Perlu Kritik, Tapi Kalau Nyinyir itu Lain

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa situasi dunia saat ini tengah dilanda ketegangan global akibat konflik di berbagai kawasan.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia, di bawah kepemimpinannya, tetap konsisten memegang prinsip sebagai negara non-blok.

"Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu itu. Perang di sini, perang di sana. Tapi Indonesia berusaha menjaga prinsip non-blok. Kita hormati semua, kita baik," kata Prabowo dalam sambutannya di acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintahannya terus bekerja keras di bidang ekonomi internasional, termasuk dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal yang diturunkan dari 32% menjadi 19%.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil bertujuan melindungi tenaga kerja Indonesia dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pendekatan saya adalah, tanggung jawab saya melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia," tegasnya.

Prabowo menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang nyinyir terhadap hasil negosiasi tersebut.

Menurutnya, kritik konstruktif tetap diperlukan, namun sikap sinis yang terus-menerus justru kontraproduktif terhadap pembangunan.

"Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir, itu lain. Kita kerja baik dibilang salah terus," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga membela program makan bergizi gratis yang sebelumnya sempat menuai keraguan di tengah publik.

Menurutnya, perdebatan antara program ini dan pendidikan gratis adalah hal yang keliru, karena keduanya merupakan amanat konstitusi.

"Undang-Undang Dasar '45 mewajibkan kita memberikan pendidikan gratis. Tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan. Mereka masa depan kita," ujarnya penuh semangat.

Ia menegaskan, pemenuhan hak atas gizi dan pendidikan tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan sebagai wujud komitmen negara terhadap generasi penerus bangsa.*

(sn/a008)