MEDAN – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi keempat dalam daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (25/7/2025), jumlah penduduk miskin di Sumut mencapai 1.140.250 jiwa.
Data BPS tersebut mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan.
Baca Juga:
Secara umum, kemiskinan diukur melalui pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN), yaitu pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut laporan BPS, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan Sumut mengalami penurunan dari 11,34 persen pada September 2024 menjadi 11,03 persen pada Maret 2025.
Baca Juga:
Sebaliknya, kemiskinan di perkotaan justru meningkat sedikit dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen dalam periode yang sama.
Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia berdasarkan data BPS:
- Jawa Timur: 3.875.880 jiwa
- Jawa Barat: 3.654.740 jiwa
- Jawa Tengah: 3.366.690 jiwa
- Sumatera Utara: 1.140.250 jiwa
- Nusa Tenggara Timur: 1.088.780 jiwa
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, 27
Nasional
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional