Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dengan cepat dan tanggap menanggapi pemberitaan negatif dari salah satu media online, Indotodaynews, yang menyebutkan adanya peredaran narkoba dan praktik "lodes" di dalam lingkungan Lapas.
Menyikapi informasi yang dinilai tidak benar tersebut, pihak Lapas langsung mengambil langkah nyata berupa razia kamar hunian warga binaan.
Kegiatan razia ini sesuai dengan perintah tertulis Kalapas yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), Ziko Lukita, dengan menyasar kamar nomor 4 dan 6 pada setiap blok hunian di Lapas Labuhan Ruku.
Razia dilakukan secara mendadak dan menyeluruh dengan melibatkan jajaran pengamanan serta petugas regu jaga.
"Setelah dilakukan razia, kami tidak menemukan handphone dan narkoba pada setiap kamar 4 dan 6 pada setiap blok di Lapas Labuhan Ruku, dapat dipastikan pak jek, bambang dan bobby serta blok A Kamar 4 dan blok A Kamar 6 yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut tidak ada di Lapas Labuhan Ruku," tegas Ziko Lukita usai kegiatan razia.
Kalapas menyampaikan razia ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Labuhan Ruku dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari peredaran barang terlarang, termasuk narkoba dan alat komunikasi ilegal.
Setiap laporan atau informasi yang beredar akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, demi menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.
Kemudian Kepala Lapas Labuhan Ruku juga menyatakan dengan tegas bahwa Lapas Labuhan Ruku selama ini konsisten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba serta pelanggaran lainnya di dalam Lapas.
Pihaknya juga secara rutin melakukan razia dan pembinaan kepada seluruh warga binaan.
"Dengan tegas saya nyatakan bahwa narkoba dan handphone tidak ada di Lapas Labuhan Ruku. Kami sudah menyediakan fasilitas Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Lapas) bagi warga binaan yang ingin menghubungi keluarganya, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan alat komunikasi ilegal," tegas Kalapas.
Kalapas menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu.
Ia menilai berita tersebut berpotensi menimbulkan keresahan baik di lingkungan Lapas maupun di masyarakat luas.
"Kami terbuka terhadap pengawasan, tetapi juga berharap media bisa menjalankan fungsinya secara profesional dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum dipublikasikan," lanjutnya.
Dengan adanya klarifikasi dan bukti nyata melalui razia yang dilakukan, Kalapas Labuhan Ruku berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu yang belum terbukti kebenarannya.
Pihak Lapas juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari narkoba.*
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL