Kemlu: Pasukan ISF RI Hanya Diturunkan di Gaza, Bisa Dihentikan Kapan Saja
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dengan cepat dan tanggap menanggapi pemberitaan negatif dari salah satu media online, Indotodaynews, yang menyebutkan adanya peredaran narkoba dan praktik "lodes" di dalam lingkungan Lapas.
Menyikapi informasi yang dinilai tidak benar tersebut, pihak Lapas langsung mengambil langkah nyata berupa razia kamar hunian warga binaan.
Kegiatan razia ini sesuai dengan perintah tertulis Kalapas yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), Ziko Lukita, dengan menyasar kamar nomor 4 dan 6 pada setiap blok hunian di Lapas Labuhan Ruku.
Razia dilakukan secara mendadak dan menyeluruh dengan melibatkan jajaran pengamanan serta petugas regu jaga.
"Setelah dilakukan razia, kami tidak menemukan handphone dan narkoba pada setiap kamar 4 dan 6 pada setiap blok di Lapas Labuhan Ruku, dapat dipastikan pak jek, bambang dan bobby serta blok A Kamar 4 dan blok A Kamar 6 yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut tidak ada di Lapas Labuhan Ruku," tegas Ziko Lukita usai kegiatan razia.
Kalapas menyampaikan razia ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Labuhan Ruku dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari peredaran barang terlarang, termasuk narkoba dan alat komunikasi ilegal.
Setiap laporan atau informasi yang beredar akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, demi menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.
Kemudian Kepala Lapas Labuhan Ruku juga menyatakan dengan tegas bahwa Lapas Labuhan Ruku selama ini konsisten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba serta pelanggaran lainnya di dalam Lapas.
Pihaknya juga secara rutin melakukan razia dan pembinaan kepada seluruh warga binaan.
"Dengan tegas saya nyatakan bahwa narkoba dan handphone tidak ada di Lapas Labuhan Ruku. Kami sudah menyediakan fasilitas Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Lapas) bagi warga binaan yang ingin menghubungi keluarganya, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan alat komunikasi ilegal," tegas Kalapas.
Kalapas menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu.
Ia menilai berita tersebut berpotensi menimbulkan keresahan baik di lingkungan Lapas maupun di masyarakat luas.
"Kami terbuka terhadap pengawasan, tetapi juga berharap media bisa menjalankan fungsinya secara profesional dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum dipublikasikan," lanjutnya.
Dengan adanya klarifikasi dan bukti nyata melalui razia yang dilakukan, Kalapas Labuhan Ruku berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu yang belum terbukti kebenarannya.
Pihak Lapas juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari narkoba.*
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyoroti alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di provinsinya ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Keb
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa guru di Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk gu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan roti berjamur yan
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN