- Menolak pembangunan lima batalion militer baru di Aceh dan menuntut keterbukaan data personel militer sesuai MoU Helsinki.
- Menghentikan pembangunan fasilitas militer di lingkungan kampus seperti Universitas Riau dan kampus lain.
- Menolak penerapan UU TNI yang membuka ruang intervensi terhadap sipil.
- Menuntut kebebasan bagi mahasiswa dan aktivis yang masih ditahan tanpa dasar hukum jelas.
- Menolak promosi LGBT di ruang publik dan mendesak regulasi berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa.
- Menolak rangkap jabatan antara sipil dan militer sebagai bentuk pelemahan profesionalisme birokrasi.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Dalam aksi tersebut, massa akhirnya diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.
"Kami menghargai gerakan mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintah akan mempelajari dan menindaklanjuti tuntutan ini secara serius," ujar Juri di hadapan massa.
BEM-SI memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam bagi pemerintah untuk memberikan tanggapan konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.
Jika tidak direspons, BEM-SI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.