Sekda Bali Terima Opini Ombudsman RI, Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
MALANG — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza Chalid, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Pencabutan dilakukan karena Riza diduga kabur ke luar negeri saat proses hukum terhadap dirinya mulai berjalan.
"Sudah kami cabut paspornya," kata Menteri Agus usai kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Selasa (29/7/2025).
Sudah di Malaysia Sejak Februari 2025
Berdasarkan hasil pemantauan keimigrasian, Riza Chalid diketahui telah berada di Malaysia sejak Februari 2025, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan pertamanya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Riza diduga mangkir dari panggilan penyidik dan memilih melarikan diri ke luar negeri.
"Dari Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Malaysia," jelas Agus.
Pihak Kemenimipas saat ini sedang menjalin komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Imigrasi Malaysia. Namun, menurut Agus, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemulangan Riza karena keterbatasan yurisdiksi.
"Kami lagi membangun kerja sama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari Pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Chalid," ujarnya.
Korupsi Migas Rp285 Triliun: Riza dan Anak Jadi Tersangka
Riza Chalid merupakan beneficial owner dari dua perusahaan besar yang terlibat dalam kasus ini, yakni PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Ia diduga mendapat keuntungan tidak sah dari skema pengelolaan minyak mentah dan produk kilang antara tahun 2018 hingga 2023.
Tak hanya Riza, Kejagung juga menetapkan anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza, sebagai tersangka dalam kapasitas yang sama.
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama Caritas Indonesia menandatangani Kesepakatan Bersama untuk program peningk
PEMERINTAHAN
BATAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada tuntutan pidana mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah memanfaatkan program Tiga Juta Rumah sebagai upaya
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan dasar hukum para terdakwa menjual 8.077 hektar tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PTPN1
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menerima apresiasi dari Raja Abdullah II atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara
INTERNASIONAL
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendorong perdamaian berkelanjutan di Timu
INTERNASIONAL
MEDAN Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Efendi, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menurunkan tarif retribusi parkir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam
NASIONAL