JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang masing-masing tersandung kasus dugaan korupsi.
Langkah ini diambil setelah Presiden mendapat persetujuan resmi dari DPR RI, yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Gedung DPR RI, Kamis (31/7).
Mengacu pada Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki wewenang untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, pemberian amnesti dan abolisi harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung dan persetujuan DPR.
Baca Juga:
Amnesti berarti menghapus semua akibat hukum dari suatu tindak pidana, baik yang telah maupun belum dijatuhkan.
Abolisi berarti menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Baca Juga:
Dua istilah ini juga dijelaskan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, yang menyebut Presiden berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan alasan kepentingan negara.
Kasus Hasto dan Tom Lembong Masih Berproses
Meski kedua tokoh tersebut belum memiliki putusan hukum berkekuatan tetap (inkrah), pemberian abolisi dan amnesti dianggap tetap sah secara konstitusional.
Menurut Abdul Ficar Hadjar, pengajar hukum Universitas Trisakti, Presiden punya kewenangan mutlak memberi abolisi dan amnesti meskipun proses hukum belum selesai. "Artinya, Presiden melihat bahwa dua kasus ini berlatar belakang politis," ujar Ficar.
Sementara itu, Gandjar Laksmana Bonaprapta dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa:
Abolisi untuk Tom Lembong dimungkinkan, karena banding sedang berjalan dan kasus belum inkrah.
Amnesti untuk Hasto seharusnya menunggu hingga ada putusan tetap. "Kalau belum inkrah, seharusnya belum bisa," katanya.
JAKARTA Media sosial kembali digegerkan oleh video viral yang memperlihatkan aksi seorang penumpang pria yang membuat kericuhan dalam kabi
Peristiwa
BOGOR Duka mendalam menyelimuti dunia dirgantara Indonesia. Sebuah pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia (FASI) jatuh d
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam aksi akbar bela Palestina yang dig
Nasional
BOGOR Tim gabungan kini tengah melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Otoritas penerbangan termasuk KNKT (Komite Nasional Keselamatan Tra
Peristiwa
MANDAILING NATAL Penyidik Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara (Sumut), menetapkan MS sebagai tersangka pelaku pembunuh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan penurunan drastis transaksi judi online (judol) setelah pemblok
Nasional
DENPASAR Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di akhir pekan, Polsek Denpasar Selatan bersama Pasikian Pecalang me
Nasional
ACEH BESAR Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, masyarakat Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan
Nasional
MEDAN Dalam percakapan seharihari umat Islam, kalimat Allahumma Barik kerap terdengar, terutama saat menyaksikan sesuatu yang mengagumk
Agama
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kini menjadi bagian resmi dari agenda pemerin
Nasional
