"Keppres ini adalah tindak lanjut dari rapat konsultasi Presiden dengan DPR, sebagaimana diatur dalam ketentuan pemberian abolisi dan amnesti," jelas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).
Abolisi Hentikan Proses Hukum
Dengan Keppres tersebut, proses peradilan terhadap Tom Lembong akan dihentikan sepenuhnya. Ini merupakan langkah hukum yang sah berdasarkan konstitusi dan menjadi hak prerogatif presiden.
"Ini adalah hak Presiden yang sudah melalui pertimbangan DPR. Kami hanya berharap proses pelepasan bisa berjalan lancar dan bermartabat," pungkas Ari Yusuf Amir.*
(d/j006)
JAKARTA Pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kembali Koleksi Dubois, termasuk fosil manusia purba Pithecanthropus Erectus (sekara
Seni dan Budaya
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan terhadap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen Risma
Hukum dan Kriminal
MEDAN Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen nasional masih menunjukkan pergerakan yang bervariasi, dengan beberapa di anta
Ekonomi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kritik tajam yang dilontarkan ahli gizi komunitas dr Tan Shot Yen terkait pemilihan menu dal
Kesehatan
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menuai sorotan tajam setelah ribuan siswa di berbagai daerah menga
Kesehatan
OlehWahyudi. adsensePIDATO kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus bulan lalu menempatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan p
Opini
MEDAN Di tengah tekanan hidup dan tantangan zaman, umat Islam kerap mengandalkan kekuatan spiritual melalui dzikir dan doa. adsenseSal
Agama
MEDAN Meski belum resmi diluncurkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyelesaikan 106 kasus hukum di masyaraka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dilaporkan oleh mantan sopir pribadinya ke Mabes Polri atas d
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Detasemen Polisi Milite
Nasional
