Mengapa Rekening Dormant Diblokir? Ini Penjelasan Lengkap dari PPATK

Temuan Transaksi Mencurigakan dan Rekening Nominee

PPATK menemukan indikasi penyalahgunaan rekening dormant untuk kejahatan seperti pencucian uang, peredaran narkotika, hingga korupsi. Lebih dari 50 ribu rekening dormant tercatat tiba-tiba menerima aliran dana dalam jumlah besar meskipun sebelumnya tidak aktif.

Sejak 2020, PPATK telah menganalisis lebih dari 1 juta rekening terindikasi tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nominee—yakni rekening atas nama orang lain, hasil jual beli ilegal atau peretasan data.

Dana Bansos Mengendap dan Tersangkut Aktivitas Ilegal

Temuan mengejutkan juga datang dari pencocokan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos). Ivan mengungkapkan bahwa 571.410 NIK penerima bansos terdeteksi sebagai pemain judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp 957 miliar dari 7,5 juta transaksi.

"Kami baru cocokkan dengan satu bank BUMN. Masih ada empat bank lagi dalam proses verifikasi," jelas Ivan.

Tak hanya itu, PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening bansos yang tidak aktif lebih dari tiga tahun, dengan total dana Rp 2,1 triliun yang mengendap begitu saja. Bahkan, ratusan NIK penerima bansos juga teridentifikasi terkait kasus korupsi, narkotika, dan pendanaan terorisme.

Rekening Instansi Pemerintah pun Diblokir

Lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran dinyatakan dormant, dengan total dana Rp 500 miliar. Padahal, secara fungsi, rekening tersebut seharusnya aktif dan digunakan secara rutin untuk kepentingan pelayanan publik.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah, menjelaskan bahwa pembekuan rekening dilakukan berdasarkan analisis potensi kerugian terhadap nasabah dan sistem keuangan nasional.

"Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang. Ini upaya pencegahan, bukan pengambilalihan," ujar Natsir, Rabu (30/7).